sumber : SUARA PEMBAHARUAN 14 Mei 2011

sumber : detikcom 04 Mei 2011

sumber : detikcom 12 Mei 2011

sumber : SUARA PEMBAHARUAN 14 Mei 2011
KEMACETAN - KEBIJAKAN
Penyebab kemacetan di jalan tol dalam kota adalah kendaraan truk atau angkutan barang ?

detikcom - selasa, 10/05/2011 08:50 WIB
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono mengatakan, truk merupakan salah satu penyumbang kemacetan di ruas tol dalam kota.
"70 Persen ruas jalan di tol dalam kota didominasi oleh truk," kata Pristono di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Senin (9/5/2011)

Mengapa selama ini kendaraan-kendaraan berat tersebut masuk jalan tol dalam kota ? Karena tidak disediakan jalan khusus bagi mereka.
Kebijakan pengembangan jalan (baca : transportasi) di Jakarta selama ini belum berorientasi ke sektor produksi, pembangunannya sangat berorientasi pada kebutuhan sektor konsumsi, pendekatannya berbasis pada peruntukan lahan yang komersial, dimana pada ujung-ujungnya adalah dukungan pada pola atau gaya hidup yang konsumtif.

Suara Pembaharuan - Rabu, 11 Mei 2011 | 11:39
Pembatasan Truk Masuk Tol
Aturan pembatasan truk masuk tol dalam kota Jakarta terbukti efektif mengurangi kemacetan. Kebijakan yang sempat diujicobakan pada pelaksanaan KTT ke-18 ASEAN ini pantas dipertahankan. Di sisi lain, pemerintah juga harus menyiapkan langkah antisipatif agar arus lalu lintas barang tidak terganggu.
Bulan April 2010 lalu, harian ini mewacanakan pengaturan truk yang masuk ke tol dalam kota. Awalnya, para pengguna mobil pribadi maupun angkutan umum di jalan tol mengeluhkan keberadaan truk-truk yang masuk tol dalam kota. Angkutan berat itu berjalan lambat, berkonvoi, dan sering melaju tidak pada jalur yang sudah ditentukan, sehingga menghambat kelancaran arus lalu lintas tol. Belum lagi bila truk itu mogok di tengah jalan.

Mengapa mereka berjalan lambat dan berkonvoi ? Lah apakah boleh dan bisa mereka ngebut ? Namanya kendaraan berat atau angkutan barang ya memang harus berjalan lambat, berkonvoi ya memang harus begitu, apakah harus saling mendahului ?

Beruntung ada KTT ASEAN. Perhelatan internasional itu membuat para pengambil kebijakan dalam hal ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Dirlantas Polda Metro Jaya, Badan Pengatur Jalan Tol, PT Jasa Marga, PT Cipta Marga Nusapala Persada, bersepakat mengatur operasional truk di tol dalam kota.

Beruntung ? ......... Kok kebijakannya bergantung pada adanya satu event tertentu ?

Hasil evaluasi aturan pelarangan truk selama KTT ASEAN berlangsung ternyata positif. Pembatasan operasional truk dan angkutan berat itu diklaim mampu mengurangi kemacetan hingga 50 persen. Laju kendaraan di tol dalam kota ruas Cawang-Tomang meningkat dari rata-rata 13 km/jam menjadi 38 km/jam. Sedangkan di ruas tol Puri Kembangan-Tomang laju kendaraan naik dari 28 km/jam menjadi 44,46 km/jam.
Pelarangan truk masuk tol dalam kota, cepat atau lambat, akan berdampak pada pergerakan atau lalu lintas arus barang. Kecepatan dan ketepatan sekitar 9.000 unit truk per hari yang melintas di tol dalam kota selama ini akan terganggu. Berikutnya akan terjadi efek domino kerugian mulai dari pengusaha angkutan barang, pengusaha ekspor-impor, dan produsen. Kondisi ini bisa diantisipasi. Pertama, pemerintah harus menyiapkan jalur alternatif tambahan bagi truk angkutan barang. Jalur yang sudah ada yakni melalui tol Cikunir-Cakung di bagian timur atau JORR W1 di sisi barat belum mencukupi. Solusi yang sudah ada di depan mata adalah Jakarta Outer Ring Road West 2 (W2) Ulujami. Pemerintah harus punya niat kuat mempercepat pembangunan tol lingkar luar W2 itu. Selama ini, pembangunan JORR W2 sepanjang 7 kilometer terkendala pembebasan lahan sehingga tak kunjung usai dibangun. Aparat sangat lambat menyelesaikan pembebasan tanah. Pemprov DKI Jakarta harus mempunyai target pembebasan lahan sehingga pelaksanaan aturan larangan truk masuk tol dalam kota tidak berdampak buruk pada lalu lintas barang.

Nah, jelas kan ? Angkutan barang yang notabene urat nadi kegiatan sektor produksi dikalahkan. Pembangunan JOOR sangat lambat karena kurang menjadi prioritas. Pembebasan lahan menjadi kambing hitam.

Langkah antisipatif kedua adalah pembangunan infrastruktur kereta api (KA) barang. Kita berharap bahwa fenomena kemacetan tol ini membuka mata semua pihak yang terkait dalam hal transportasi di Jakarta, bahwa angkutan berbasis rel atau KA adalah alternatif paling efektif. KA dari kawasan industri ke pelabuhan atau sebaliknya, akan mengefisienkan kecepatan arus barang ekspor-impor. Keberadaan KA akan mengurangi lalu lintas barang melalui jalan raya yang berarti mengurangi kemacetan lalu lintas di dalam kota.
Di luar soal lalu lintas, upaya pengembangan infrastruktur KA ini akan memberdayakan kinerja industri perkeretaapian dalam negeri. Seperti sering diungkapkan oleh para pakar transportasi, pengoperasian KA barang lebih menguntungkan ketimbang KA penumpang. Keuntungan yang diperoleh dari pengoperasian KA barang ini dapat digunakan untuk menyubsidi pelayanan KA penumpang.
JORR maupun tol lingkar terluar mampu memperlancar arus barang dari kawasan industri ke pelabuhan, di mana truk tidak harus masuk ke tol dalam kota. Namun, tol tersebut akan segera padat lalu lintas berhubungan dengan perkembangan kota. Karena itu pemerintah diminta segera merealisasikan angkutan KA barang, mengingat sampai saat ini jalur KA barang dari kawasan industri di Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, Cilegon serta kawasan sekitarnya, belum terintegrasi.

Belum terintegrasi ? Rasanya lebih tepat dikatakan Tidak Terintegrasi. Kalau membaca kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam rencana tata ruang terlihat tidak ada upaya untuk membuat satu rencana yang terpadu. Alasan yang mengemuka adalah persoalan kewengangan, sektoral, administratif, yang berbeda wilayah lah, beda kepentingan politik / golongan lah, .... dst.


Jadi, jika dikatakan penyebab kemacetan adalah kendaraan berat atau truk yang masuk kota, maka penyebab sebenarnya adalah kebijakan pemerintah itu sendiri.

Pak Gubernur, pak Menteri dan pak Presiden, kalau berniat memecahkan masalah kemacetan dan sekaligus masalah ekonomi rakyat, maka yang harus dibenahi atau dievaluasi adalah kebijakan dalam penataan kota. Bukan mencari-cari kambing hitam, terus kemudian menyerah ......... cilaka kita semua !